Permendagri 84 thn 2014 tentang Penyelenggaraan LINMAS

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :        bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 23

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1.      Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.       Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, TambahanvLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4.       Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

5.       Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);

6.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

8.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.       Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.

2.       Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

3.       Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

4.       Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

5.       Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.

6.       Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7.       Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah

Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

8.       Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.

9.       Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10.     Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 2

(1)      Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(2)      Bupati/walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

(3)      Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 4

(1)      Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.

(2)      Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. warga Negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik      Indonesia Tahun 1945;

d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;

e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan

h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua

Perekrutan

Pasal 5

(1)      Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.

(2)      Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Bupati/Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1)      Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/kota di wilayahnya.

(2)      Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.

(3)      Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Masa Keanggotaan

Pasal 8

(1)      Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.

(2)      Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. pindah domisili;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;

e. melakukan perbuatan tercela; atau

f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 9

Satlinmas mempunyai tugas:

a. membantu dalam penanggulangan bencana;

b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam

penyelenggaraan pemilu; dan

e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 10

(1)      Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:

a. Kepala satuan;

b. Kepala Satuan Tugas;

c. Komandan Regu; dan

d. Anggota.

(2)      Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.

(3)      Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)      Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.

(2)      Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.

(3)      Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.

(4)      Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 12

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:

a. regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;

b. regu Pengamanan;

c. regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;

d. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan

e. regu Dapur Umum.

Pasal 13

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disesuaikan dengan

kebutuhan masing-masing daerah.

Pasal 14

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas, meliputi:

a.    melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

b.   menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

c.    menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

d.   melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan

e.    melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas meliputi:

a.    melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

b.   meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

c.    melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

d.   melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

e.    melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas meliputi:

a.    memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

b.   memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;

c.    melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

d.   melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

Pasal 17

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas meliputi:

a.    melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

b.   memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

c.    melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan,ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan

d.   melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas meliputi:

a.    mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

b.   membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

c.    melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 19

Anggota Satlinmas, mempunyai hak:

a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;

b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;

c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;

d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;

e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;

f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10

(sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan

g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 20

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;

c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan

d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 21

(1)      Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.

(2)      Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a. pendidikan dan pelatihan;

b. peningkatan peranserta dan prakarsa;

c. peningkatan kesiapsiagaan;

d. penanganan tanggap darurat;

e. pengendalian dan operasi; dan

f. pembekalan.

Pasal 22

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko

Satlinmas di tiap-tiap Desa/Kelurahan.

Pasal 23

(1)      Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.

(2)      Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. atribut;

b. perlengkapan; dan

c. peralatan operasional.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 24

(1)      Menteri melakukan pembinaan umum penyelenggaraan perlindungan

masyarakat secara nasional.

(2)      Gubernur melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat pada kabupaten/kota di wilayahnya.

(3)      Bupati dan Walikota melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 25

(1)      Kepala Desa/Kelurahan melalui camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati/Walikota.

(2)      Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindunganmasyarakat kepada Gubernur.

(3)      Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.

(4)      Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Menteri ini

diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 November 2014.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO, SH, MH

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUMPAH JANJI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS

A.   SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1.   Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.

2.   Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan

pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala

bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan,

ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.

3.   Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu

mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan

golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.